Jakarta – Pemerintah Afrika Selatan terpaksa menarik kembali draf Kebijakan Kecerdasan Buatan (AI) Nasional yang baru saja mereka bagikan ke publik.
Penyebabnya adalah regulasi yang dirancang untuk mengatur penggunaan AI di negara tersebut ternyata dibuat menggunakan AI, dan terbukti memuat referensi fiktif hasil “halusinasi” AI.
Menteri Komunikasi Afrika Selatan, Solly Malatsi, mengonfirmasi penarikan draf regulasi tersebut. Malatsi menjelaskan bahwa setelah ditelusuri, setidaknya enam dari 67 jurnal akademik yang dijadikan daftar rujukan dalam draf tersebut ternyata tidak pernah ada.
Satu-satunya penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa sumber-sumber palsu tersebut murni merupakan hasil karangan atau buatan AI. Dokumen penting yang sebelumnya sudah dilempar ke publik untuk meminta tanggapan itu ternyata disusun tanpa adanya proses verifikasi manusia.
Malatsi menegaskan bahwa keteledoran teknis semacam ini seharusnya tidak pernah terjadi. Insiden halusinasi AI ini dinilai telah membatalkan keabsahan seluruh isi draf, sehingga pihak kementerian memutuskan untuk merombak dan menyusun ulang rancangan undang-undang tersebut.
Sanksi Tegas Tanpa Toleransi
Malatsi mengingatkan bahwa insiden memalukan ini kembali menjadi bukti nyata mengapa penggunaan AI harus selalu dibarengi dengan pengawasan ketat dari manusia. Menurutnya, warga negara Afrika Selatan berhak mendapatkan proses perumusan kebijakan yang jauh lebih baik daripada sekadar konten buatan AI.
“Saya ingin meyakinkan seluruh negeri bahwa kami menangani masalah ini dengan keseriusan yang semestinya. Akan ada sanksi manajemen konsekuensi bagi mereka yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penjaminan mutu (dokumen ini),” tegas sang menteri.
Sejatinya, draf asli tersebut memuat sejumlah inovasi penting terkait AI generatif dan solusi berbasis Large Language Model (LLM). Regulasi itu direncanakan untuk membentuk lembaga pengawas baru, termasuk Komisi AI Nasional, Dewan Etik AI, hingga Otoritas Regulasi AI.
Lebih jauh, dokumen tersebut juga menguraikan rencana untuk mempercepat adopsi AI yang bertanggung jawab di seluruh Afrika Selatan melalui pemberian hibah, keringanan pajak, dan subsidi untuk inisiatif infrastruktur publik-swasta.
Kasus yang Makin Sering Terjadi
Pemerintah Afrika Selatan diperkirakan akan segera merevisi draf halusinasi AI tersebut dengan menghapus kutipan palsu dan merilis versi terbarunya untuk kembali dikaji oleh publik. Sebagian besar ketentuan asli yang tidak terpengaruh oleh halusinasi AI kemungkinan besar akan tetap dipertahankan.
Kasus draf regulasi Afrika Selatan ini menambah daftar panjang dokumen resmi dan mengikat secara hukum yang kedapatan memuat referensi palsu buatan mesin.
Belakangan ini, firma konsultan raksasa sekelas Deloitte juga dilaporkan tersandung masalah kutipan palsu akibat halusinasi AI dalam laporan pemerintahannya. Di sektor hukum, beberapa pengacara di Amerika Serikat bahkan pernah dijatuhi denda belasan ribu dolar karena menggunakan AI generatif yang menghasilkan preseden kasus palsu untuk diserahkan ke pengadilan, demikian dikutip detikINET dari TechSpot, Selasa (5/5/2026).
About the Author
